Penyanderaan 10 WNI oleh Abu Sayyaf
 |
| Kelompok nilitan Abu Sayyaf |
1) Kronologi peristiwa
- Senin, 28 Maret 2016
Kelompok milisi Abu Sayyaf diduga menyandera sebuah tugboat berbendera Indonesia. Berita ini ramai dibicarakan di jejaring sosial para pelaut Indonesia. Belum ada pihak yang secara resmi bisa dimintai konfirmasi terkait pembajakan kapal Indonesia tersebut. Namun, menurut informasi terakhir, para kru kapal sudah diturunkan ke darat, dan para pembajak meminta tebusan sebesar 50 juta peso atau setara Rp 14,2 miliar.
- Selasa, 29 Maret 2016
Kementerian Luar Negeri RI membenarkan informasi mengenai pembajakan kapal Indonesia oleh kelompok milisi Abu Sayyaf.
Menurut informasi terakhir yang diterima Kemenlu, satu dari dua kapal yang dibajak telah diserahkan ke pemerintah Filipina, sementara satu kapal lainnya masih disandera.
- Rabu, 30 Maret 2016
Pemerintah Indonesia menunggu sinyal pemerintah Filipina untuk melakukan operasi pembebasan sandera 10 warga negara Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf.
"Kita sedang menunggu koordinasi-koordinasi apakah nanti dari pemerintah Filipina itu membolehkan kita ikut ke sana atau tidak," ujar Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (30/3/2016).
Jika Indonesia dilibatkan dalam operasi, pemerintah Indonesia menugaskan TNI untuk melakukannya.
- Kamis, 31 Maret 2016
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso memastikan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang ditawan di Filipina dalam kondisi baik.
"Ya, masih aman mereka. Tetapi, kami enggak tahu apakah mereka dipencar atau tidak," ujar Sutiyoso di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (31/3/2016).
- Senin, 4 April 2016
Presiden Joko Widodo menegaskan dialog menjadi strategi utama pemerintah untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera kelompok milisi Abu Sayyaf.
"Opsi dialog tetap didahulukan untuk menyelamatkan yang disandera," kata Jokowi usai pertandingan final Bhayangkara Cup di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (3/4/2016).
- Selasa, 5 April 2016
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pasukan militer Filipina telah mengepung kelompok Abu Sayyaf.
Luhut berharap, pengepungan tersebut dapat berimbas positif terhadap bebasnya 10 warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok tersebut.
- Jumat, 8 April 2016
Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan bahwa batas waktu pembayaran tebusan untuk pembebasan 10 warga negara Indonesia pada hari ini, Jumat (8/4/2016).
Namun, hingga saat ini pemerintah Indonesia belum mendapatkan informasi kesepuluh WNI itu berhasil dibebaskan.
"Tapi kenyataannya sekarang masih terjadi proses diplomasi yang kami sebut 'soft' diplomasi dengan pemerintah Filipina. Kami mengharapkan mereka ada di depan untuk membantu menyelesaikan persoalan warga negara kita," ujar dia.
- Senin, 11 April 2016
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan, 10 warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf tak ada di Basilan, saat kontak senjata berlangsung pada Sabtu (9/4/2016).
Retno juga memastikan bahwa hingga Senin (11/4/2016) pukul 12.00 WIB, pihaknya mendapatkan informasi bahwa 10 warga negara Indonesia (WNI) tersebut dalam kondisi baik.
- Kamis, 14 April 2016
Pemerintah Filipina seharusnya mengizinkan pasukan Indonesia membantu upaya pembebasan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.
Sebab, hingga lebih dari dua minggu sejak penyanderaan dilakukan 26 Maret lalu, upaya pembebasan belum juga membuahkan hasil.
"Kami berharap dalam waktu dekat ada perubahan sikap yang signifikan dari pemeritah Filipina karena waktu terus berjalan dan ancaman keselamatan bagi sandera kian hari kian besar," kata Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2016).
- Selasa, 19 April 2016
Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat Letjen Edy Rahmayadi menyatakan bahwa TNI masih berkoordinasi dengan Pemerintah Filipina dalam upaya pembebasan 10 warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.
Edy mengatakan, pihaknya sejauh ini sudah melakukan patroli bersama dengan Filipina dan Malaysia untuk memantau situasi.
"Kami masih menunggu perintah karena aturan di Filipina tidak mengizinkan siapa pun melakukan operasi militer di daerahnya, termasuk tentara Amerika yang punya pangkalan di sana (Filipina), tidak boleh," ucap Edy seusai menghadiri kegiatan HUT Ke-55 Kostrad dan bakti sosial bersama PT Sido Muncul, Tbk, di Markas Divisi 1 Infantri Cilodong, Depok, Jawa Barat, Selasa (19/4/2016).
- Kamis, 21 April 2016
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemantauan perkembangan warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf terus dilakukan dari waktu ke waktu.
Adapun saat ditanya mengenai kemungkinan tentara militer Indonesia diizinkan oleh Pemerintah Filipina untuk bergabung, Luhut enggan berandai-andai.
Namun, konstitusi Filipina menyebutkan bahwa tidak boleh ada militer asing yang melakukan aktivitas di daerah kedaulatan mereka.
- Selasa, 26 April 2016
Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah tidak akan membayar tebusan untuk 10 warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.
"Kami tidak akan pernah berkompromi dengan hal-hal seperti itu. Itu tidak ada urusannya dengan yang namanya uang dan tebusan," ujar Jokowi di Istana Negara, Selasa (26/4/2016).
- Kamis, 28 April 2016
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo akan melakukan pertemuan Trilateral dengan Pemerintah Malaysia dan Filipina di Gedung Pancasila, Kompleks Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (5/5/2016).
Arrmanatha menjelaskan, pertemuan Trilateral itu atas instuksi Presiden Joko Widodo. Harapannya, Indonesia bisa duduk bersama dengan Malaysia dan Filipina untuk membicarakan soal peningkatan keamanan wilayah, khususnya kawasan Sulu dan Sulawesi.
- Minggu, 1 Mei 2016
Kepolisian Filipina, Minggu (1/5/2016), mengatakan, 10 pelaut Indonesia yang diculik kelompok militan Abu Sayyaf dan disandera selama lima pekan akhirnya dibebaskan.
"Beberapa orang tak dikenal mengantar ke-10 orang kru kapal tunda itu ke kediaman Gubernur Abdusakur Tan Jnr di Pulau Jolo di tengah hujan lebat," kata kepala kepolisian Jolo, Junpikar Sitin.
"Beberapa orang tak dikenal mengantar ke-10 orang kru kapal tunda itu ke kediaman Gubernur Abdusakur Tan Jnr di Pulau Jolo di tengah hujan lebat," kata kepala kepolisian Jolo, Junpikar Sitin.
2) Strategi negara dan penyelesaian masalah
- Politik
Pemerintah Indonesia terus melakukan komunikasi mengenai perkembangan status warga negaranya yang di sandera oleh kelompok teroris Abu Sayyaf. Pemerintah mengutamakan cara diplomasi sebelum cara militer dalam pembebasan sandera. Pemerintah Indonesia berbagi informasi intelejen yang berguna untuk membantu Filipina dalam rencana pembebasan sandera.
- TNI (Militer)
Pemerintah meminta TNI dan Polri untuk bersiap-siap apabila opsi militer bisa dilaksanakan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah :
1) Presiden meminta Pasukan Pemukul Reaksi Cepat untuk siap kapan saja saat diperintahkan
2) TNI memantau dan memetakan lokasi pergerakan sandera
3) TNI berkoordinasi dengan militer Filipina
4) TNI menyiapkan strategi lapangan
5) TNI melakukan operasi intelejen
6) Memanfaatkan jaringan eks teroris untuk informasi dan upaya negosiasi sandera
3) Pendapat
Untuk mencegah masalah penyanderaan di daerah perbatasan Indonesia, sebaiknya patroli di daerah perbatasan di perketat. Masih, kurangnya pengawasan di perbatasan menyebabkan kelompok teroris bebas bergerak di bawah pengamatan pihak keamanan. Selain itu Filipina, Malaysia, dan Indonesia, negara yang di wilayah perbatasannya kerap terjadi pembajakan harus bekerjasama dalam menjaga daerah perbatasan agar tercipta keamanan.
Selain penjagaan di perbatasan, ketiga negara yakni Filipina, Malaysia, dan Indonesia juga harus berkomitmen untuk menumpas jaringan terosis di negara masing-masing agar tidak tercipta stabilitas kawasan Asia Tenggara dari ancaman jaringan teroris yang kuat.
Menanggapi masalah pembajakan, cara diplomasi adalah cara yang diutamakan oleh pemerintah dalam pembebasan sandera. Opsi lainnya adalah operasi militer. Sayangnya dalam kasus penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf, negara Filipina melalui konstitusinya tidak memperbolehkan militer negara lain melakukan operasi militer di wilayahnya. Oleh karena itu, meskipun Indonesia sudah menyiapkan militernya, opsi diplomasi menjadi pilihan yang paling mungkin.
Pemerintah Indonesia terus menekan pemerintah Filipina agar terbuka dalam melakukan operasi pembebasan sandera. Karena diharapkan dari keterbukaan itu kedua negara bisa berkoordinasi dengan baik untuk membebaskan para sandera.
Intinya adalah tingkatkan pengawasan di daerah perbatasan dan daerah rawan ancaman teroris dan menumpas organisasi militer.
Sumber :
http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/4072/9/WNI.Disandera.Abu.Sayyaf
Hi. I’m Designer of Blog Magic. I’m CEO/Founder of ThemeXpose. I’m Creative Art Director, Web Designer, UI/UX Designer, Interaction Designer, Industrial Designer, Web Developer, Business Enthusiast, StartUp Enthusiast, Speaker, Writer and Photographer. Inspired to make things looks better.
0 komentar:
Post a Comment